Joko Widodo
1.
Profil
Ir. H. Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961 umur 51 tahun, atau yang lebih akrab
dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI Jakarta dengan wakilnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang sering dipanggil Ahok, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Beliau merupakan gubernur ke-17 yang memimpin ibu
kota Indonesia. Beliau mempunyai istri Ny. Hj. Iriana Joko Widodo dan dikaruniai
anak yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.
Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015,
namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, beliau mendapat amanat dari
warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, beliau didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P).
2. Masa kecil
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi
Notomiharjo. Dengan kesulitan
hidup yang dialami, beliau terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli
panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak
lain ke sekolah dengan sepeda, beliau memilih untuk tetap berjalan kaki.
Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, beliau mulai pekerjaan
menggergaji di umur 12 tahun. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di
masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah
menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.
3. Masa kuliah dan berwirausaha
Dengan performa akademis yang dimiliki, Jokowi diterima di Jurusan
Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk
belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.
Selepas kuliah, Jokowi bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan
keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan
akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya
memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan
kerja kerasnya, Jokowi mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang
membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk
diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Jokowi
ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat
untuk penghuninya.
4. Karier politik
A. Wali kota Surakarta
Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo
yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di
bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di
universitas luar negeri.
B. Rebranding Solo
Branding untuk
kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia
mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak
untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor
untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin
dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman
Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya,
dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju
dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai
tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi
anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006.
Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah
Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007
Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang
diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan
pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek
Istana Mangkunegaran.
C. Mendamaikan Keraton
Surakarta
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri
maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya,
Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh
tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik
Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII
sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih.
Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum
serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai
karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki
Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di
Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini
setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam
pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie
menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan
kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua
keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
D. Penghargaan
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10
Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki
Tjahaja Purnama, atau
akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam "10 Tokoh
2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di
Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI Tahun 2012.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang
Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada
rakyat. Bintang Jasa Utama ini
adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.
Gubernur
Jakarta
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan,
maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya
terlihat masih ragu. Sebagai wakil, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi
anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena
Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan.
Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei
Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada
dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara
untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua
MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra
hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika
dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18
Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun
LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran
dua.
Hitung
cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012
dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di
posisi kedua. Pasangan ini
berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur
Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri
dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya
E.
Pilkada 2012 putaran kedua
Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi
dengan Hidayat Nur Wahid dan
memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu
dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon
lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga
memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar
politik Rp50 miliar. PKS meminta
isu ini dihentikan, sementara tim
sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan
dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat
melawan Koalisi Partai". Klaim
ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap
merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon
independen. Jokowi akhirnya
mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik
ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan
peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru dalam
kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi Bowo
menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses
dan pendukung Jokowi di kanal ini.
Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang
antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang
disengaja, korupsi, dan politik transaksional.
Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang
memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG, 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13% melawan 37,53% dalam survei
elektabilitas oleh IndoBarometer, 45,6%
melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.
Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat
Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang
dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%. Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick
Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%, dan
lima stasiun TV. Perkiraan
sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan
dengan hasil 54,02% melawan 45,98%, Cyrus
Network sebesar 54,72% melawan 45,25%. Dan
akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai
gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017
menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.
F.
Pasca Pilkada 2012
Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa
isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah
oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika
masalah ini terjadi, karena
pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar
aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah
menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan
benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih. Namun setelahnya, DPR merencanakan
perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi,
kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu
mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.
Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai
Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan
Jokowi tertunda dari jadwal awal
7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara
pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi
yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya
pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam
Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang
menggratiskan dagangannya.
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan
kunjungan ke masyarakat.
G. Protes serikat buruh atas UMP
Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota
yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia. Awalnya buruh menuntut
kenaikan UMP menjadi Rp 2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki
Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka
survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata
dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012, serta
berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.
Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada
Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9Juta. Namun
sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya,
sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. Akhirnya disepakati
oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2Juta yang
kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.
Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans
Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan
UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan
dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.
Penetapan UMP oleh Jokowi masih menunggu adanya kesepakatan
Pengusaha dan Buruh, dan ditambahi alasan "Menunggu Hari Baik".
Sehingga hingga 18 November 2012, UMP yang berlaku masih sebesar Rp 1,5Juta.
Sumber: Wikipedia bebas berbahasa Indonesia
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar